Konsep Government (Pemerintah) dan Governance (Pemerintahan/Tata Kelola)
DomaiNesia

Konsep Government (Pemerintah) dan Governance (Pemerintahan/Tata Kelola)

Rabu, 03 April 2019


Perlu dicatat bahwa, "governance" atau tata kelola bukanlah "goverment" atau pemerintah, walaupun pemerintah di tingkat mana pun memiliki potensi menjadi bagian dari proses tata kelola (Bryant, 2018). Di masa sekarang, dimana banyak terjadi perubahan besar, percepatan globalisasi, dan peningkatan ketidakpastian, maka tata kelola selayaknya untuk disesuaikan dengan zamannya, sehingga dapat menumbuhkan keuntungan dan daya saing ekonomi yang tinggi, serta dapat meningkatkan substansial dan pertumbuhan sosial yang berkelanjutan. (Keping, 2018)


1. Pemerintah (Government) vs. Tata Kelola (Governance)



Istilah tata kelola atau governance masih jarang dipakai dalam komunitas sebelum akhir 1980-an. Namun, peningkatan popularitas istilah governance sangat berhubungan dengan peran pemerintah atau goverment dalam usahanya untuk pembangunan dan pengelolaan ekonomi suatu negara secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, istilah ini mulai populer sekitar abad kedua puluh. (Nag, 2018)

Pemerintah (Government)

Dapat ditelusuri dari berbagai pengertian tentang "goverment" sebagai berikut:


Government  is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.
Business Dictionary, 2013a        

dimana menurut artinya yaitu pemerintah atau Government adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.


Political system by which a body of people is administered and regulated. Different levels of government typically have different responsibilities.
Merriam-Webster, 2013         

yang berarti bahwa government adalah sistem politik dalam sebuah badan atau lembaga yang mengatur dan mengelola rakyat. Tingkat pemerintahan yang berbeda biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Pemerintahan (Governance)


Governance is the action, manner, or system of governing
Collins, 2009         

Menurut Collins, Pemerintahan/Tata kelola (Governance) adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan.

Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).
UNESCAP, 2013         

yng berarti bahwa pemerintahan/tata kelola (governance) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan ataupun tidak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah (government) adalah sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola pemerintahan (governance). Contoh pemerintah yaitu, Kepala desa, bupati, presiden, dll. Sedangkan tata kelola/pemerintahan (governance) adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan.

Good Governance

Bentuk pemerintah akan berubah seiring akan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada selain dari lingkungan sekitar yang selalu berubah. Mekanisme sosial akan terus berkembang, oleh sebab itu diperlukan sebuah kepercayaan dalam memastikan pengiriman barang dan jasa dalam publik yang efisien, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini merujuk pada sebuah pemerintahan yang dianggap baik atau Good Governance. (Nag, 2018)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan proposal dari berbagai lembaga internasional (Bank Dunia, IMF, UNDP, ODA, IDA, dsb) serta praktik-praktik terbaik yang diadopsi oleh pemerintah di belahan dunia lainnya, menurut Nag (2018) dalam mencapai pemerintahan yang baik atau good governance, dibutuhkan beberapa karakteristik yang dianggap penting:
  • Partisipasi

    Partisipasi aktif oleh seluruh pihak mutlak diperlukan dalam proses pembangunan dalam masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang baik. Partisipasi selalu diperlukan dalam proses di saat pembuatan kebijakan, priorotas permasalahan, dan pengalokasian sumber daya.
  • Aturan hukum

    Aturan hukum dalam tata pemerintahan yang baik didasarkan pada keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dalam masyarakat setara di hadapan hukum, dan diimplementasikan secara adil.
  • Kesetaraan dan inklusivitas

    Konsep kesetaraan merupakan kesamaan peluang dan hak untuk setiap orang dalam suatu komunitas terlepas dari status sosial, jenis kelamin, ras, warna kulit, kasta, maupun agama atau keyakinan. Inklusivitas berarti turut mempertimbangkan kepentingan, aspirasi dan pendapat semua individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program tertentu yang ditujukan untuk masyarakat.
  • Transparansi

    Arti transparansi yaitu proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara langsung oleh semua orang dalam suatu masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk keterbukaan tindakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan maupun proses konsultatif antara sektor publik dan semua pemangku kepentingan. Kurangnya transparansi dalam pemerintahan dapat menciptakan peluang untuk berbagai jenis korupsi dan tindakan buruk lainnya.
  • Ketanggapan/Responsiveness

    Responsif berarti seluruh permintaan dan persyaratan ditangani secara tepat waktu dan dalam waktu yang telah ditentukan. Segala bentuk keterlambatan harus dihindari dan dievaluasi.
  • Konsensus (mufakat) dan legitimasi (pengesahan)

    Dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan sebuah komunitas, dibutuhkan konsensus di antara seluruh pemangku kepentingan, agar struktur dan fungsi pemerintahan memperoleh legitimasi dari seluruh komunitas. Dalam hal ini, konsensus biasanya melibatkan kolaborasi, bukan kompromi. Daripada hanya satu pendapat yang diadopsi oleh sebagian besar lainnya, pendapat seluruh pemangku kepentingan disatukan untuk mengembangkan keputusan yang konvergen (penyatuan ide atau bidang yang berbeda untuk menemukan solusi).
  • Efektivitas dan efisiensi

    Implementasi dari tata kelola yang baik yaitu penekanan efektivitas dan efisiensi kebijakan, program, dan sumber daya yang akan digunakan.
  • Akuntabilitas

    Akuntabilitas merupakan segala bentuk tanggung jawab oleh pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil kepada publik serta pemangku kepentingan institusional atas kelambanan atau penyimpangan yang disengaja. Lembaga dan personel harus bertanggung jawab atas kegagalan dan keberhasilannya. Oleh sebab itu diharuskan ada audit atas segala bentuk perbuatan maupun kesalahan.

2. IT Governance vs. IT Management



IT Governance


IT governance is senior management's ability to direct, measure and evaluate the use of an enterprise's IT resources in support of the achievement of the organization’s strategic goals.
IT Governance Network, 2011         

Tata kelola TI adalah kemampuan manajemen senior untuk mengarahkan, mengukur dan mengevaluasi penggunaan sumber daya TI suatu perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi tersebut.

IT governance is the responsibility of executives and the board of directors, and consists of the leadership, organizational structures and processes that ensure that the enterprise’s IT sustains and extends the organization’s strategies and objectives.
Leyer and Quigley, 2009         

Tata kelola TI adalah tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi, dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses yang memastikan bahwa sumber daya IT perusahaan dapat menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.


IT Management


IT management is defined by the series of steps, strategies, procedures and practices used to implement and manage information technology in multiple business environments.
IT Toolkit, 2013          

Manajemen TI didefinisikan dengan serangkaian langkah, strategi, prosedur dan praktek yang digunakan untuk mengimplementasikan dan mengelola teknologi informasi di beberapa lingkungan bisnis.

IT management is the discipline whereby all of the technology resources of a firm are managed in accordance with its needs and priorities. These resources may include tangible investments like computer hardware, software, data, networks and data center facilities, as well as the staffs who are hired to maintain them.
McNurlin, 2009         

Manajemen TI adalah disiplin ilmu dimana semua sumber daya teknologi perusahaan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Sumber daya ini dapat mencakup investasi nyata seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, data, fasilitas jaringan dan data center, serta staf yang dipekerjakan untuk menjaga mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tata kelola IT (IT Governance) merupakan kumpulan proses yang dilakukan eksekutif untuk mengatur dan mengelola sumber daya IT untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Manajemen TI adalah sebuah metode atau cara bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya IT secara internal.

3. Hubungan IT Governance dengan Business Management


Business Management is the activities associated with running a company, such as controlling, leading, monitoring, organizing, and planning.
Business Dictionary, 2013b        

Manajemen Bisnis adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan menjalankan perusahaan, seperti mengendalikan, memimpin, pemantauan, pengorganisasian, dan perencanaan. Dalam memanajemen bisnis pada perusahaan yang memiliki aset IT, perlu adanya tata kelola IT yang baik pula.

Salah satu fungsi yang paling penting dari tata kelola adalah menyediakan kontrol yang mencegah perilaku ceroboh dalam suatu bagian organisasi dan orang-orangnya. Organisasi dengan tata kelola IT yang baik mendapatkan manfaat seperti peningkatan nilai aset bisnis yang terkait TI. Organisasi yang memiliki tata kelola yang kuat menerima pengembalian modal 20% lebih tinggi pada aset-asetnya. (Pettey and Meulen, 2011).

Sentara Healthcare di Virginia Tenggara terdiri atas delapan rumah sakit, 400 dokter medis multi-spesialisasi, enam kampus rawat jalan, dan 10 fasilitas perawatan jangka panjang. Organisasi ini telah menyadari peningkatan keuangan yang signifikan, keamanan pasien, dan manfaat berkualitas lainnya dari implementasi electronic health record (EHR) di seluruh tempat pemberian perawatan. Beberapa manfaat lainnya termasuk proses perawatan yang efisien menimbulkan penghematan sebesar 9.4 juta USD; migrasi ke lingkungan rekam medis yang paperless menghemat 3.9 juta USD; pelayanan pasien yang membaik dan volume prosedur yang meningkat berefek pada peningkatan pendapatan rawat jalan sebesar 4,4 juta USD, pengurangan dalam waktu jawaban pada penjadwalan call center (71 detik menjadi 10 detik) dan pengurangan tingkat pengabaian panggilan (9% menjadi 3%), penurunan waktu administrasi untuk pemasukan data medis (59 menit menjadi 4 menit), dan menghindari lebih dari 88.000 kesalahan pengobatan yang potensial karena kesalahan pemindaian barcode. (Herman, 2011)

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan Tata Kelola IT yang baik sangat membantu dalam pencapaian tujuan manajemen bisnis dimana perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan IT.

4. Manfaat belajar tata kelola TI

Dengan belajar Tata Kelola TI, diharap mampu:
  • memahami tata kelola TI dan aktivitas-aktivitasnya
  • mengorganisir pelaksanaan aktivitas terkait dengan pengelolaan TI dengan efektif
  • memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan  utama tata kelola TI
  • mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI
  • mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola resiko-resiko terkait TI



    Daftar Pustaka:

    • Bryant, Christopher. 2018. Government versus Governance: structure versus process. EchoGéo (Online), 43, 2018, https://doi.org/10.4000/echogeo.15288
       
    • Business Dictionary. 2013a. What is Government. (Online). WebFinance, Inc. www.businessdictionary.com. Diakses Februari 2013.
       
    • Business Dictionary. 2013b. What is Business Management. (Online). WebFinance, Inc. www.businessdictionary.com. Diakses Februari 2013.
       
    • Collins English Dictionary. 2009. Complete & Unabridged 10th Edition. William Collins Sons & Co. Ltd.
       
    • Herman, Daniel S. 2011. Managing Healthcare IS Supply and Demand: IT Governance Remains a Top Organizational Challenge. Aspen Advisors white paper. (online). www.aspenadvisors.net. Diakses Februari 2013
       
    • IT Governance Network. 2011. What is IT Governance. (Online). itgovernance.com. Diakses Februari 2013.
       
    • IT Toolkit. 2013. What is IT Management. (Online). Right Track Associates, Inc. www.ittoolkit.com. Diakses Februari 2013.
       
    • Keping, Yu. 2018. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences vol 11 (1). https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4
       
    • Leyer, Janeane, and Quigley, Katelyn. 2009. JOnline: Small Business IT Governance Implementation. (Online). ISACA. www.isaca.org. Diakses Februari 2013.
       
    • McNurlin, Barbara, et. al. (2009). Information Systems Management in Practice. Edisi ke-8. Prentice Hall.
       
    • Merriam-Webster, Inc. 2013. Definition of Government. (Online).  www.merriam-webster.com. Diakses Februari 2013.
       
    • Nag, Ninad Shankar. 2018. Government, Governance and Good Governance. Indian Journal of Public Administration, 64(1), pp. 122–130. https://doi.org/10.1177/0019556117735448
       
    • Pettey, Christy, and Meulen, Rob van der Meulen. 2011. Gartner Highlights Key Elements of an Effective IT Governance Process. (online). Gartner, Inc. www.gartner.com. Diakses Februari 2013.
       
    • UNESCAP. 2013. What is Good Governance. (Online). www.unescap.org. Diakses Februari 2013.